Dilema Berubahnya Perdes SOTK Pemerintahan Desa

Dengan diterbitkannya Peraturan yang baru, otomatis Peraturan-peraturan di bawahnya harus menyesuaikan agar tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Demikian pun dengan Peraturan mengenai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa.

2016926142002-compressedSetelah mendapatkan peraturan baru tersebut Pemerintah Desapun mengadakan rapat intern Kepala Desa bersama Perangkat Desa membahas Rancangan Peraturan Desa mengenai SOTK, karena berdasarkan peraturan yang baru ada sedikit perbedaan mengenai Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

Agar lebih jelas berikut adalah perbandingan antara SOTK yang lama dengan SOTK yang baru.

2016928212856-compressed
SOTK Lama
2016928110735-compressed
SOTK Baru

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Dusun masih tetap seperti semula, perbedaannya yaitu di Sekretariat Desa. Yang semula 5 orang Kaur, sekarang menjadi 3 orang Kaur dan 3 orang Kasi.

Yang menjadi dilema adalah jumlah yang semula 5 orang Kaur, sekarang menjadi 3 orang Kaur dan 3 orang Kasi sehingga desa harus menyediakan lagi tanah kas desa/bengkok sebagai tunjangan penghasilan untuk jabatan yang baru, sedangkan kondisi Desa Sinduraja tidak mempunyai tanah kas desa untuk memberikan tunjangan penghasilan berupa bengkok untuk pejabat yang baru tersebut.

2016928212617-compressedSelanjutnya Pemerintah Desa juga mengadakan musyawarah bersama dengan BPD Desa Sinduraja untuk membahas Rancangan Perdes SOTK tersebut.

(*ELLs)

 

About admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *